YANG PERTAMA ADANYA PERMOHONAN MASUK DARI STAKE HOLDER, UNTUK SELANJUTNYA DITINDAKLANJUTI DENGAN TELAAHAN INTELIJEN. UNTUK TELAAHAN INTELIJEN MINIMAL BERISI TEMPAT, PROYEK, DAN DASAR HUKUM PROYEK ITU. JIKA DIMUNGKINKAN POTENSI AGHT. KEMUDIAN MEMBUAT ANSAS DAN ANTUG SESUAI DENGAN KEPJA 135 SEBAGAI DASAR UNTUK DITERBITKAN SPTUG SEBAGAI LANGKAH AWAL UNTUK MENGUNDANG STAKE HOLDER GUNA MELAKUKAN PEMAPARAN.SETELAH SPTUG PENGUMPULAN DATA DAN BAHAN KETERANGAN DITERBITKAN, TIM PPS MELAKUKAN RAPAT KOORDINASI DENGAN STAKE HOLDER DAN APABILA DIBUTUHKAN AKAN MELAKUKAN TINJAUAN LAPANGAN DALAM RANGKA PRA-PPS.